Bentuk-Bentuk Pemerintahan Yang ada di Dunia
Bentuk-Bentuk Pemerintahan Yang ada di Dunia – Bentuk
pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian
institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna
menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik.
1. Bentuk Pemerintahan Aristrokasi
Aristrokasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno Aristo yang
berarti terbaik dan kratia yang berarti untuk memimpin. Dengan
demikian, Aristrokasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu
yang terbaik.
2. Bentuk Pemerintahan Oligarki
2. Bentuk Pemerintahan Oligarki
Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan
politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat,
baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.
3. Bentuk Pemerintahan Demokrasi
3. Bentuk Pemerintahan Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar dalam sistem demokrasi adalah
prinsip Trias Politica yang membagi tiga kekuasaan politik negara
(legislatif, eksekutif, dan yudikatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga
negara yang bersifat independen dan berada dalam peringkat yang sejajar antara
satu dengan yang lainnya. Kesejajaran atau independensi ketiga jenis lembaga
negara ini diperlakukan agar ketika lembaga tersebut dapat saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip check and balances.
4. Bentuk Pemerintahan Otokrasi
4. Bentuk Pemerintahan Otokrasi
Otokrasi berasal dari Bahasa Yunani Autokrator, yang
artinya berkuasa sendiri. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang
kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Otokrasi biasanya
dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi.
5. Bentuk Pemerintahan Monarki
5. Bentuk Pemerintahan Monarki
Monarki adalah sebuah dukungan terhadap pendirian,
pemeliharaan, atau pengembalian, sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk
pemerintahan dalam sebuah negara.
6. Bentuk Pemerintahan Emirat
6. Bentuk Pemerintahan Emirat
Emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang
Emir. Contoh, Uni Emirat Arab yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari 7
(tujuh) emirat federal yang masing-masing diperintah oleh seorang Emir.
7. Bentuk Pemerintahan Plutokras
7. Bentuk Pemerintahan Plutokras
Plutokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengacu pada
suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Sejarah mencatat bahwa
keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan berawal di kota Yanani,
untuk kemudian diikuti di kawasan Genova Italia.
8. Bentuk Pemerintahan RepubliK
8. Bentuk Pemerintahan RepubliK
Negara Republik pada dasarnya adalah negara yang tampuk
pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan
bangsawan. Isitilah ini berasal dari Bahasa Latin Res publica yang
artinya kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Republik yang paling
terkenal adalah Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Dalam
bentuk pemerintahan republik Roma tersebut dipraktikkan dua prinsip utama yang
dijalankan negara, yaitu prinsip Anuality (Memegang pemerintah selama
satuu tahun saja) dan Collegiality (dua orang memegang jabatan ketua
negara)
Dalam perkembangan negara modern, biasanya kepala negara pada bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh seorang presiden. Namun, terdapat beberapa pengecualian, misalnya negara Swiss terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, disebut Bundesrat. Di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.
Dalam perkembangan negara modern, biasanya kepala negara pada bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh seorang presiden. Namun, terdapat beberapa pengecualian, misalnya negara Swiss terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, disebut Bundesrat. Di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan
adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai
dengan kondisi negara masing-masing.
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk
menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi
tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan
rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang
kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan
mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung
selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal
tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga
kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas,
menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi,
keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana
seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem
pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa
mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana
kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara
dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal
dari rakyatnya itu sendiri.
Sistem Pemerintahan dibagi menjadi 6, yaitu :
1.
Presidensial, yaitu sistem pemerintahan negara
republik yang kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuatan legislatif. Pada sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara
dibagi dalam trias politica oleh Monstequieu yaitu eksekutif, legislatif, dan
yudikatif.
2.
Parlementer, adalah sebuah badan
legislatif khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem
Westminster dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasa Perancis yaitu parlement.
Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah
dengan sistem parlementer dimana eksekutif secara konstitusional
bertanggungjawab kepada parlemen.
3.
Semipresidensial adalah sistem pemerintahan
yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.
4.
Komunis, adalah istilah politik yang digunakan
untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem
satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme (Marxisme,
Leninisme, atau Maoisme).
5.
Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang
didasarkan pada kebebasan individualisme. Demokrasi ini juga dapat diartikan
sebagai demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang tunduk
kepada hukum.
6.
Liberal, yaitu sistem yang menganut kebebasan
bagi warga negaranya.

